Meluruskan Kesalahpahaman Mengenai Hukuman Mati (Updated)

Royal 20 C.VII, f.44v

“To be punished, however severely, because we have deserved it, because we ‘ought to have known better,’ is to be treated as a human person made in God’s image.” – C. S. Lewis, The Humanitarian Theory of Punishment

Topik hukuman mati adalah topik panas dan menarik untuk dibicarakan, mengingat adanya keputusan Presiden Jokowi yang menerapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Hal tersebut sudah pasti menimbulkan pro dan kontra, khususnya di kalangan orang Katolik sendiri. Bila kita melihat pemberitaan media, akan kita temukan hal berikut. Saya hanya mengutip bagian-bagian yang saya anggap penting untuk ditanggapi, selebihnya silakan pembaca membuka linknya untuk melihat konteks yang lebih lengkap:

Romo Benny: Ajaran Katolik Tolak Hukuman Mati!

Bagaimanapun, menurut Romo Benny, baik terhadap kurir maupun gembong narkoba sekalipun, ajaran Katolik menolak pelaksanaan eksekusi mati. Hukuman kurungan isolasi seumur hidup merupakan hukuman terberat yang harus menggantikan hukuman mati.

KWI dan PGI Tolak Hukuman Mati

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak hukuman mati karena nyawa seseorang tidak boleh dicabut oleh siapapun.

“Sementara itu Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dengan tegas menolak hukuman mati karena dinilai tidak efektif dan tidak manusiawi. Hukuman mati tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan menimbulkan penderitaan serta penyiksaan terhadap terpidana mati.

“Tak seorang pun boleh mencabut kehidupan, termasuk negara. Harapannya negara punya peran edukasi dan bisa membina orang itu. Kita percaya orang bisa berubah,” kata Pastor Paulus C. Siswantoko, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KKPPMP KWI), dalam sebuah konferensi pers di KWI belum lama ini.

KWI: Hukum untuk Melindungi Kehidupan, bukan Menghilangkan Kehidupan

“Pemerintah selalu mengatakan bahwa eksekusi mati tetap bisa dilakukan karena Indonesia mempunyai kedaulatan hukum. Hak hidup dan nyawa manusia di atas segala-galanya termasuk di atas kedaulatan hukum,” Pastor Paulus C. Siswantoko, sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan Senin (27/4).

“Hukum itu untuk melindungi kehidupan dan tidak untuk menghilangkan kehidupan,” tegasnya.

Sudah hampir empat bulan para terpidana mati kasus narkoba dieksekusi, tetapi sampai hari ini narkoba masih tetap ada bahkan kian merajalela, termasuk di lembaga pemasyarakatan sendiri. Pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan dampak eksekusi mati gelombang pertama tersebut, khususnya dampak terhadap peredaran narkoba,” katanya.

Surat Uskup Agung Mgr. Ignatius Suharyo: Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati

“Adalah jelas bahwa untuk tercapainya maksud-maksud ini, jenis dan tingkat hukuman harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut: dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Selanjutnya ditegaskan, Namun demikian, dewasa ini, sebagai hasil dari perkembangan yang terus menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus-kasus sedemikian (kasus-kasus yang mengharuskan hukuman mati) adalah sangat langka, jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada.” (EV 56). Dengan demikian Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati.

KWI: Tolak Hukuman Mati!

“Gereja Katolik Indonesia mendesak pemerintah Jokowi, agar menghapuskan hukuman mati karena tidak memiliki dampak apa-apa demi terwujudnya penegakan hukum yang bermartabat dan keadilan sebagaimana yang diharapkan,” tandas Romo Koko. KWI menyarankan agar hukuman mati dihapuskan, lalu diganti dengan penjara seumur hidup, tanpa ada remisi.

Berikut ini saya mencoba merangkum beberapa pernyataan yang menjadi keberatan terhadap hukuman mati:

  1. Menurut media Republika, dikatakan bahwa berdasarkan perkataan Romo Benny, ajaran Katolik menolak pelaksanaan hukuman mati
  2. Menurut Pastor Siswantoko, hukuman mati merupakan hal yang tidak manusiawi. Tidak seoarngpun memiliki hak untuk mencabut kehidupan seseorang.
  3. Selain itu, Pastor Siswantoko juga berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif, toh sudah empat bulan terpidana dieksekusi mati, namun toh narkoba tetap beredar juga. Akan lebih baik bila diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi.
  4. Yang Mulia Ignatius Suharyo, dalam suratnya mengutip Katekismus Gereja Katolik (2266-2267) yang memperbolehkan hukuman mati dalam kasus tertentu. Namun, ia berkata bahwa terdapat peralihan pandangan Gereja dalam hal ini. Ia mengutip Evangelium Vitae no 56 dan mengakhirinya dengan pernyataan: Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati.

Nah, tulisan kali ini akan saya susun dalam bentuk tanya jawab, seperti sebuah wawancara. Bagian yang ditebalkan adalah pertanyaan, sedangkan jawaban saya di bawahnya. Saya akan menanggapi keempat poin di atas.

Kali ini referensi saya tempatkan di atas. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membaca sendiri artikel yang saya gunakan dalam menyusun tulisan ini.

Referensi (Updated)

Thomas Aquinas and The Philosophy of Punishment oleh Peter Karl Koritansky

CAPITAL PUNISHMENT: THE CASE FOR JUSTICE oleh J. Budziszewski

Catholicism & Capital Punishment oleh Avery Cardinal Dulles

Getting it Wrong about Death Penalty oleh Steve Skojec

Evangelium Vitae, Thomas Aquinas and Death Penalty oleh Steven A. Long

Capital Punishment and the Demands of Human Dignity: Recovering the Doctrines of the Imago Dei and the Two Cities oleh Anna Breiling

God’s Justice and Ours oleh Antonin Scalia.

Can the Church Ban Capital Punishment? oleh Chrisopher Ferrara

Catholicism, Conservatism and Capital Punishment oleh Edward Feser

In Defense of Capital Punishment oleh Edward Feser

On rehabilitation and execution oleh Edward Feser

Punishment, Proportionality, and the Death Penalty: A Reply to Chris Tollefsen oleh Edward Feser

Justice or revenge? oleh Edward Feser

On Capital Punishment (excerpt from Iota Unum) oleh Romano Amerio

The Humanitarian Theory of Punishment oleh C. S. Lewis

Tanggapan atas Beberapa Keberatan tentang Hukuman Mati

Belakangan ini topik tentang hukuman mati marak dibicarakan, karena adanya keputusan Presiden Jokowi untuk mengeksekusi beberapa narapidana yang terlibat kasus narkoba. Bagaimana pandangan atau posisi anda tentang hukuman mati?

Pertama, mari kita membuat distingsi/pembedaan yang perlu dan mengingatnya ketika kita membicarakan hal ini. Kita harus membedakan persoalan tentang hukuman mati secara umum, dari penerapan hukuman mati terhadap kasus-kasus tertentu. Nah, dalam tulisan ini saya akan lebih banyak berbicara tentang hukuman mati secara umum (tentunya berdasarkan pemahaman saya tentang ajaran Gereja), dan tidak mau berbicara tentang penerapannya dalam beberapa kasus tertentu, misalnya seperti kasus Mary Jane. Saya juga akan mencoba menjawab keberatan yang ditujukan bagi hukuman mati, dan mau tidak mau, di sini saya memang menyampaikan pendapat pribadi saya. Namun saya harap pembaca dapat membedakan yang mana pendapat pribadi dan mana yang bukan.

Secara umum, bila kita melihat berbagai dokumen resmi Gereja tentang hukuman mati, Gereja tidak pernah menyatakan penolakan secara mutlak, atau memberikan dukungan secara mutlak terhadap hukuman mati. Karena Negara yang memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati dan ini diakui Gereja. Singkatnya, Gereja membolehkan dijatuhkannya hukuman mati, asalkan syarat dan ketentuannya tetap berlaku dan dipenuhi.

Memang benar ada beberapa perkataan Paus (dari Yohanes Paulus II – ini akan dibahas nanti – hingga Paus Fransiskus) yang mengupayakan penghapusan hukuman mati, dan mengatakan bahwa hukuman mati itu “kejam”. Namun pernyataan ini bukanlah pernyataan resmi Gereja.

Saya (dan Andreas) juga mendukung hukuman mati. Namun ini harus dibedakan dari penerapannya dalam kasus-kasus tertentu, karena belum tentu setiap kasus pantas diberi hukuman mati, dan belum tentu keputusan untuk hukuman mati harus selalu ditolak pada kasus yang ada. Paus Emeritus Benediktus XVI saat masih menjadi prefek Kongregasi Ajaran Iman (CDF) pada tahun 2004 mengeluarkan instruksi kepada Uskup-Uskup di Amerika tentang “Kepantasan Dalam Menerima Komuni Kudus – Prinsip Umum”, menjelaskan bahwa:

“Not all moral issues have the same moral weight as abortion and euthanasia. For example, if a Catholic were to be at odds with the Holy Father on the application of capital punishment or on the decision to wage war, he would not for that reason be considered unworthy to present himself to receive Holy Communion. While the Church exhorts civil authorities to seek peace, not war, and to exercise discretion and mercy in imposing punishment on criminals, it may still be permissible to take up arms to repel an aggressor or to have recourse to capital punishment. There may be a legitimate diversity of opinion even among Catholics about waging war and applying the death penalty, but not however with regard to abortion and euthanasia.”

Kita boleh berdiskusi dan berdebat tentang penerapan hukuman mati dalam kasus tertentu, namun perlu diingat bahwa Gereja masih memberi tempat bagi hukuman mati dalam ajarannya.

Banyak yang berargumen bahwa hukuman mati itu sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan, karena hukuman tersebut mencabut hak hidup manusia, padahal hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Hukuman tersebut tidak menghargai kehidupan dan martabat manusia. Apa tanggapan anda?

Sekali lagi kita harus membuat pembedaan/distingsi yang perlu antara orang yang tidak bersalah (innocent) dan mereka yang bersalah karena kejahatan yang dilakukan (guilty). Gereja mengajarkan bahwa membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu adalah dosa yang serius, dan karena itu Gereja menentang aborsi. Namun persoalan hukuman mati tidak bisa disamakan dengan aborsi, walau keduanya adalah pembunuhan. Karena yang dihukum mati adalah manusia yang melakukan kesalahan yang besar. Dan keadilah harus ditegakkan, sesuai dengan proporsi kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya, maka kebaikan bersama (common good) dan kesejahteraan harus dilindungi.

Paus Benediktus XVI, sewaktu masih menjadi Prefek Kongregasi Ajaran Iman pernah mengatakan:

“From the specifically point of view, the magisterium today could propose a solemn affirmation of the principle that “ the direct killing of an innocent human being is always a source of a grave sin.” Without being a formal dogmatic pronouncement, this affirmation would nevertheless have the weight of dogmatic pronouncement. Its key element – “direct killing”, “innocent human being”, “a source of grave sin” – can be defined with precision. This affirmation lacks neither biblical foundation nor a basis in tradition.” – Joseph Cardinal Ratzinger, dalam The Problem of Threats to Human Life

Masih dalam tulisan yang sama, pada subbab “The War on Life Today”, Kardinal Ratzinger menyebutkan isu aborsi, euthanasia, dan in virto fertilization sebagai ancaman bagi kehidupan manusia. Isu mengenai hukuman mati sama sekali tidak dibahas.

Dalam buku wawancara bersama Ratzinger berjudul “The Salt of the Earth”, Ratzinger berkomentar:

“In the death penalty, when it is legitimately applied, someone is punished who has been proved guilty of the most serious crimes and who also represents a threat to the peace of society. In other words, a guilty person is punished. In the case of abortion, on the other hand, the death penalty is inflicted on someone who is absolutely innocent. And those are two completely different things that you cannot compare with one another.”

Jadi, mereka yang melakukan kejahatan serius dan mengancam perdamaian masyarakat, boleh dikenakan hukuman mati bila penerapannya dilakukan secara sah.

Dalam kasus hukuman mati, menurut ajaran tradisional Katolik, mereka yang berada dalam posisi otoritas yang berperan dalam menjaga common good (kebaikan bersama), mereka tidak bertindak sebagai Tuhan yang mencabut nyawa orang, namun otoritas mereka berasal dari Tuhan. Melainkan ini adalah kewajiban yang harus mereka lakukan, karena penyelenggaraan ilahi sendiri telah menetapkan “yang baik akan diberi upah dan yang jahat harus dihukum.”

Gereja Katolik sendiri tidak pernah menyatakan dalam dokumen-dokumennya, bahwa hukuman mati itu “melanggar ham”, “tidak berprikemanusiaan”, “tidak menghargai kehidupan”, ataupun “immoral”. Jadi siapapun yang mengatasnamakan Gereja Katolik, bila mereka menganggap hukuman mati melangar HAM dst, telah melakukan sebuah kekeliruan. Karena Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan demikian.

Penerapan hukuman mati justru malah semakin menegaskan martabat manusia, karena ia memperlakukan manusia sebagai subjek yang memiliki akal budi dan kehendak bebas sehingga ia dapat diminta pertanggungjawabannya. Seorang kontributor LV7, Anne, menjelaskan: “Naturally, sebuah bentuk hukuman akan mencabut sebagian hak manusia, misalnya anak kecil hak jajannya dihilangkan karena ia berantem dengan temannya. Kemudian, logika bodoh saja, keadilan menuntut agar semakin besar sebuah pelanggaran, maka semakin berat hukumannya. Dalam pelanggaran hukum yang paling berat, maka bukan sebuah lompatan logika yang terlalu besar untuk menyimpulkan bahwa, ada titik di mana hak hidup pun dapat dicabut.”

Ada seorang imam yang berpendapat, bahwa hukuman mati sudah dilaksanakan selama empat bulan, namun toh peredaran dan kasus narkoba tetap ada. Jadi hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi kejahatan. Pendapat anda?

Menurut saya (ini pendapat pribadi) itu adalah pernyataan yang naïf. Empat bulan itu terlalu singkat untuk benar-benar menghapuskan semua kejahatan tentang narkoba di Indonesia. Mengapa tidak memberikan waktu yang lebih lama, katakanlah 5-15 tahun?

Saya juga pernah mendengar, ada yang berargumen bahwa hukuman mati yang diterapkan di Negara lain tidaklah efektif dalam mengurangi tingginya tingkat kriminalitas. Namun saya sendiri penasaran dengan hal ini, karena belum pernah membaca penelitiannya secara langsung, dan saya tertarik sekali bila ada orang yang dapat memberikan referensi mengenai hal tersebut.

Sebagai catatan, hukuman mati saja tidaklah cukup untuk meniadakan tingkat kriminalitas. Perlu juga adanya reformasi di bidang hukum, perbaikan dalam penal system, perlunya integritas para penegak hukum yang terpercaya, dst. Tentu semua ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat! Namun semua hal ini di luar kompetensi saya untuk menjelaskannya, jadi saya akan biarkan hal tersebut terbuka untuk didiskusikan.

Oke, anda sudah memberikan banyak penjelasan seputar hukuman mati. Tetapi, bagaimana dengan keberatan bahwa bisa saja hukuman mati dijatuhkan terhadap orang yang tidak bersalah? Bukankah ini sebuah kesalahan yang fatal?

Benar, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa aparat penegak hukum bisa saja menghukum orang yang salah, dan karenanya ini adalah sebuah kesalahan serius. Namun bukan berarti hukuman matinya yang kita salahkan dan harus kita lawan. Yang perlu kita lawan dan perbaharui adalah integritas para penegak hukum agar mereka dapat menjalankan hukum dengan adil.

Kalau kita juga beranggapan bahwa hukum di Indonesia tidak bisa dipercaya, masih ada banyak kepalsuan dst, mengapa kita merasa yakin bahwa andaikan narapidana dihukum seumur hidup, ini adalah hukuman yang adil? Padahal kita beranggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidaklah adil dan penuh kekotoran?

Sebagian orang berpendapat bahwa Yesus mengajarkan kasih, Yesus tidak menghukum wanita yang berzinah, padahal seharusnya menurut hukum Yahudi, mereka yang ketahuan berbuat zinah semestinya dihukum mati. Dan bukankah Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni hingga 70 X 7 kali?

Mari kita belajar mengartikan ayat Kitab Suci dengan kritis. Yesus memang tidak menghukum seorang pezinah, namun hal ini tidak sama dengan Yesus anti hukuman, ataupun meniadakan keadilan yang semestinya ditegakkan. Perlu diperhatikan juga bahwa saat itu Yesus sedang diuji coba oleh sekumpulan orang yang berhati licik, dan menghindari jebakan mereka. Kalau Yesus melempar batu, maka justru ia terkena jebakan itu. 

Bahkan, terhadap seorang penyesat, Yesus berkata, ikatlah batu kilangan di lehernya dan lemparlah ia ke dalam laut (Mat 18:6). Terharap orang Farisi yang munafik, yang menegur murid Yesus karena tidak menjalani tradisi, Yesus juga berkata dan menunjukkan kemunafikan mereka:

Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata: Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya: Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. (Mat 15:4-6)

Bukankah ini pertanda bahwa Yesus pun tidak anti terhadap hukuman?

Mari kita melihat beberapa ayat Kitab Suci lainnya. Pada Kitab Kejadian, dikatakan bahwa karena manusia adalah citra Allah, maka mereka yang menumpahkan darah manusia, darahnya juga akan tertumpah. Jadi hukuman mati dinyatakan Allah justru untuk melindungi manusia yang adalah citra Allah:

“Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri.” (Kej 9:6)

St. Paulus menegaskan tentang otoritas pemerintah sebagai hamba Allah yang bisa menghukum mereka yang berbuat jahat:

“Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Roma 13:4)

Kita tidak seharusnya berargumen bahwa “hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia”, karena (1) ada distingi antara orang yang tidak bersalah dan yang bersalah; (2) ayat Kitab Suci sudah menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menghukum kejahatan, termasuk memberikan hukuman mati; (3) kebaikan bersama (common good) harus lebih diutamakan daripada kebaikan individu (individual good).

St. Thomas Aquinas juga mendukung hal yang sama, bahwa negara berhak memberikan hukuman mati bagi pelaku kejahatan:

Summa Theologica, Secunda Secundae Partis, Question 64, art 3

I answer that, As stated above (Article 2), it is lawful to kill an evildoer in so far as it is directed to the welfare of the whole community, so that it belongs to him alone who has charge of the community’s welfare. Thus it belongs to a physician to cut off a decayed limb, when he has been entrusted with the care of the health of the whole body. Now the care of the common good is entrusted to persons of rank having public authority: wherefore they alone, and not private individuals, can lawfully put evildoers to death.

Hendaknya kita tidak mempertentangkan antara belas kasih dan keadilan. Belas kasih mengharuskan bahwa keadilan harus terpenuhi lebih dulu. Seorang yang berbelas kasih juga tidak bisa menghilangkan tuntutan akan keadilan.

Akan lebih baik bila hukuman mati diganti dengan penjara seumur hidup, toh ini tidak terlalu terlihat kejam. Setujukah anda dengan pendapat tersebut?

Hukuman penjara seumur hidup tidak menjamin bahwa tingkat kejahatan akan berkurang. Seseorang masih saja dapat tinggal di penjara dengan nyaman dan melakukan transaksi bisnisnya (silakan klik link berikut untuk membaca beritanya), dan kita tahu di Indonesia hal ini pun masih terjadi. 

Nah, bila dengan hukuman dalam penjara (seumur hidup atau tidak) masih ada kemungkinan untuk berbuat kejahatan di dalamnya, bukankah hal ini juga tetap membahayakan banyak orang dan kebaikan bersama? Tidak ada jaminan mutlak 100% bahwa hukuman penjara dapat membuat terpidana tidak melakukan kejahatannya. Namun, hukuman mati memberikan pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin dilakukan di balik jeruji.

Jadi, pelaksanaan hukuman mati, tidak merugikan banyak orang (kecuali orang yang bersalah). Sedangkan opsi untuk dipenjara seumur hidup masih memungkinkan seseorang merugikan dan membahayakan orang lain.

Di sisi lain, tetap harus diupayakan perbaikan dalam sistem penghukuman, sehingga orang yang berada di dalam penjara tidak dapat melakukan kejahatan yang dapat mempengaruhi banyak orang.

Update 1 Mei 21.10:

Perlu diperhatikan bahwa saya tidak bermaksud membenarkan hukuman mati terutama karena kegagalan sistem. Penerapan hukuman mati tidak bergantung pada keberhasilan sistem melainkan pada prinsip keadilan bahwa hukuman yang diberikan harus proporsional dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Dan sekalipun sistemnya gagal, saya tetap mendukung perbaikan sistem, asal tidak meniadakan opsi hukuman mati.

Bagaimana pendapat anda mengenai surat Mgr. Suharyo yang mengutip ensiklik Evangelium Vitae, dan menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan singkat. Berdasarkan uraian yang ditulis Anna Breiling dan Steven Long, ada kesulitan dalam mendamaikan pernyataan Yohanes Paulus II dan ajaran Thomas Aquinas mengenai hukuman mati. Saya sarankan pembaca untuk melihat referensi yang sudah saya berikan di atas (terutama papernya Steven Long dan Anna Breiling). Lalu, kita tidak boleh membaca begitu saja ensiklik Evangelium Vitae, tanpa membuat semacan jembatan untuk menghubungkan antara ajaran Thomas Aquinas dan Yohanes Paulus II. Kita harus mengupayakan konsistensi terhadap tradisi Gereja ketika memahami kutipan Evangelium Vitae mengenai hukuman mati.

Ini sedikit saja komentar saya terhadap kutipan Evangelium Vitae berikut ini:

“Adalah jelas bahwa untuk tercapainya maksud-maksud ini, jenis dan tingkat hukuman harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut: dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Selanjutnya ditegaskan, Namun demikian, dewasa ini, sebagai hasil dari perkembangan yang terus menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus-kasus sedemikian (kasus-kasus yang mengharuskan hukuman mati) adalah sangat langka, jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada.” (EV 56).

“Kasus yang mengharuskan hukuman mati” dikatakan “sangat langka…disebut sebagai tidak pernah ada” bila ada perkembangan dalam hal pengaturan sistem penghukuman (penal system). Nah, bagaimana perkembangan penal system ini di Indonesia? Bukankah kita pernah mendengar di berita, bahwa koruptor masih dapat hidup enak di penjara, bahwa transaksi narkoba masih dapat terjadi di dalam penjara? Kalau begitu, jika penal system kita masih belum berkembang dengan baik, bisa saja negara menjatuhkan hukuman mati, walau penjatuhan hukuman mati tidak bergantung pada gagalnya sistem atau tidak, tetapi terutama karena prinsip proporsionalitas. Saya harap ada studi yang membahas tentang kualitas penal system di Indonesia, sehingga kita pun dapat memiliki gambaran dan pemahaman yang lebih akurat tentangnya.

Dengan demikian, kita melihat bahwa kutipan EV di atas bukanlah sebuah prinsip atau kemutlakan, melainkan ia merupakan nasehat dan harus dilihat dalam situasi di sebuah negara, karenanya hal tersebut masuk dalam ranah prudential judgement negara, dan sama sekali tidak mengubah ajaran Gereja.

Lebih lanjut, Kardinal Ratzinger memberikan klarifikasi tentang penjelasan hukuman mati dalam Evangelium Vitae (dikutip dalam buku Choosing Life: A Dialogue on Evangelium Vitae) demikian:

Jelaslah bahwa Bapa Suci tidak mengubah prinsip-prinsip doktrinal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana terwakili dalam katekismus, tetapi ia hanya mendalami penerapan dari prinsip-prinsip ini pada konteks situasi-situasi historis dewasa ini. Dengan demikian, ketika sarana-sarana lain yang dimiliki masyarakat untuk membela dirinya sudah memungkinkan dan memadai, hukuman mati boleh diijinkan untuk dihapus. Perkembangan macam ini yang terjadi dalam masyarakat yang mengarah pada penghapusan jenis hukuman ini, merupakan sesuatu yang baik dan harus dinantikan dengan penuh pengharapan.

Seperti yang dikatakan Kardinal Ratzinger, Paus mencoba mendalami penerapan dari prinsip-prinsip seputar hukuman mati, dan karenanya kita juga harus memahami dokumen EV tentang hukuman mati dengan membacanya secara bijak, tanpa mengabaikan tradisi khususnya pengajaran Thomas Aquinas. Situasi jaman modern dapat membuat kita untuk menilai apakah tepat atau tidak penghapusan hukuman mati, namun Gereja sendiri masih memberikan ruang untuk itu. Dan mengenai hal ini (apakah hukuman mati masih boleh diterapkan atau sebaiknya dihapuskan di masa kini dalam kasus tertentu), kita boleh berbeda pendapat, sekalipun itu terhadap hirarki Gereja.

Apa pendapat anda secara umum terhadap surat Mgr. Suharyo?

1. Surat tersebut menggunakan judul “Gereja Katolik menolak hukuman mati”, dan juga menggunakan dasar dokumen Gereja dari Katekismus Gereja Katolik dan Evangelium Vitae, untuk menyimpulkan “Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati.” Hal tersebut memberikan kesan, bahwa, Magisterium Gereja Katolik menolak hukuman mati.

2. Seharusnya judul yang tepat untuk digunakan ialah “Gereja Katolik di Jakarta” atau “Keuskupan Agung Jakarta”, karena surat tersebut hanya bersifat lokal, dan ditujukan untuk para imam KAJ.

3. Seharusnya surat tersebut memberikan distingsi antara hukuman mati secara umum, dan penerapan hukuman mati dalam kasus tertentu. Jadi, seharusnya ditulis “KAJ menolak penerapan/penjatuhan hukuman mati dalam kasus Mary Jane”, sehingga tidak membingungkan umat yang membaca.

4. Kalau yang tidak disetujui adalah penerapan/penjatuhan hukuman mati, maka yang seharusnya dijadikan dasar argumen bukanlah dokumen Gereja, melainkan proses peradilan yang tidak adil. Penggunaan dokumen gereja memberikan kesan bahwa GK menolak hukuman mati, dan ini seakan menjadi ajaran yang universal.

5. Seorang uskup secara individual dapat dikatakan tidak merepresentasi Gereja Katolik bila apa yang dikatakan bertentangan dengan ajaran Gereja. Surat Mgr. Suharyo, seakan memberi kesan bahwa Magisterium Gereja Katolik menolak hukuman mati, padahal ini tidak tepat. Yang bisa saya katakan, penggunaan kata (seperti judul surat, kalimat “Gereja Katolik tidak mendukung hukuman mati”) sangatlah ambigu dan bisa disalahtafsirkan.

Bisakah anda membuat poin-poin yang spesifik mengenai posisi anda terhadap hukuman mati?

Ini adalah posisi saya pribadi (berdasarkan referensi yang telah saya baca di atas dan diskusi di facebook)

  1. Gereja Katolik tidak pernah menolak hukuman mati secara mutlak, atau mendukung secara mutlak untuk setiap kasus. Gereja mengakui hak negara untuk memberikan hukuman mati pada kasus tertentu.
  2. Hukuman mati bukanlah sesuatu yang imoral.
  3. Penerapan hukuman mati pertama dan terutama harus didasarkan pada prinsip keadilan, yakni bahwa hukuman yang diberikan harus proporsional dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Dan keadilan tidak bertentangan dengan belas kasih.
  4. Penerapan hukuman mati tidak bergantung pada keberhasilan suatu sistem, tetapi berdasarkan pada prinsip keadilan. Silakan perbaiki sistem penghukuman, sistem hukum, dst, namun bukalah juga opsi untuk hukuman mati. Hendaknya hukuman mati tidak digunakan sebagai solusi yang sederhana dan terkesan “cari gampang”. Maksudnya, jangan hanya menghukum mati tetapi tidak mau membenahi sistem hukum, peradilan dst. Keduanya harus berjalan berdampingan.
  5. Hukuman mati meniadakan kemungkinan untuk melakukan kejahatan di dalam penjara.
  6. Hukuman mati dapat membuat seseorang bertobat, dapat juga tidak. Hukuman penjara bisa membuat orang semakin mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat, bisa juga tidak.
  7. Pertobatan atau rehabilitasi, dalam perspektif Katolik, hendaknya tidak diartikan hanya sebagai “menjalani kehidupan yang baik” dalam masyarakat. Kehidupan manusia di dunia ini terarah pada tujuan akhir di kehidupan yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Hukuman mati tidak mencabut tujuan akhir ini, melainkan ia dapat memfasilitasi seseorang (terutama yang Katolik) agar terhindar dari hukuman di neraka.
  8. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa (konkupisensia), maka hal ini tidak dapat dihapus oleh sistem penghukuman apapun. Sekalipun seseorang dipenjara seumur hidup, ia tetap dapat melakukan kejahatan terhadap orang-orang di penjara (petugas keamanan, sesama napi) dan juga di luar penjara.
  9. Oleh karena itu, bila seorang narapidana yang kembali ke masyarakat pun juga harus hidup dalam sistem yang dapat menopang dia untuk mempertahankan sikap tobatnya mencegah ia melakukan kejahatan yang serius.

*****

Saya berharap semoga pembaca tidak tergesa-gesa memberikan “penghakiman” terhadap orang yang mendukung hukuman mati sebagai orang yang “kejam”, “tidak punya kasih”, dst. Dan juga tidak segera melabel saya dengan berkata bahwa saya menggunakan penafsiran pribadi dan mengatasnamakan Gereja Katolik.

Bila memungkinkan, pada artikel selanjutnya, saya akan menulis tentang hukuman mati berdasarkan ajaran Gereja.

2 komentar

  1. […] hukuman mati bukan ditentang sama sekali. Jika ingin membaca lebih lanjut tentang hal ini, silakan klik (awas, bacaan berat! Mikirnya harus tenang dan jernih ya). Prinsipnya, kerahiman/pengampunan tidak […]

  2. Yesus pernah bersabda bahwa orang yang menyesatkan patut digantungi batu kilangan dan ditenggelamkan. apa ini bukan hukuman mati.

Pengunjung bertanggung jawab atas tulisannya sendiri. Semua komentar harus dilandasi oleh cinta kasih Kristiani. Semua komentar yang masuk akan dimoderasi terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Kami berhak untuk tidak menampilkan atau mengubah seperlunya semua komentar yang masuk.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: